Pemilu 2009

Pemilu 2009
Anti Politisi Busuk

Anti Korupsi

Anti Korupsi
Jangan pilih pemimpin Korup!!

Selasa, 20 Januari 2009

PEMILU 2009, RUPIAHKAN SUARA ANDA ATAU GOLPUT?

Pemilu 2009 sudah dalam hitungan hari, 38 Partai sudah mulai jualan kecap mengaku sebagai kecap terbaik yang lezat, kental dan bergizi. Persolannya dengan 38 kecap dengan aneka kemasan, isi dan merk tentunya pembeli bingung untuk menentukan mana kecap yang terbaik karena nyaris ke 38 kecap tersebut baik isi, kemasan, dan merek nyaris sama kwalitasnya, tidak ada yang menonjol. Kita sebagai pembeli √°dalah raja yang berhak menentukan mana kecap yang terbaik, untuk itu diperlukan pemikiran dan kajian dengan akal sehat untuk menentukan mana yang terbaik buat kita. Apalagi keputusan kita nanti untuk memilih salah satu dari 38 Partai akan menentukan masa depan kita. Dalam memilih mari kita hilangkan egoisme kelompok, aliran dan ideologi yang selama ini menjadi landasan kita untuk memilih.

Belajar dari yang sudah-sudah baik dari pemilu Th 1999 dan 2004, pemilu tidak memberikan dampak perubahan apapun untuk kepentingan rakyat banyak. Wakil rakyat yang dulu kita pilih nyaris tidak membuat perubahan untuk rakyat, lihatlah undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR belum berpihak kepada rakyat. Wakil rakyat yang kita pilih justru semakin giat dalam kubangan korupsi, sungguh tidak ada kata-kata lain untuk menyebut mereka selain kata-kata kotor yang pantas diterima oleh mereka. Mereka wakil rakyat yang setiap butiran nasi yang mereka makan dibayar dari uang rakyat justru membodohi dan menipu rakyat. Tapi karena sudah putus syaraf malunya dan menjadi muka tembok mereka mencalonkan kembali sebgai wakil rakyat dan alangkah lucu dan menjijikannya ketika mereka dalam setiap baliho dan poster yang mereka pasang di pinggir jalan mengaku akan membawa perubahan dan kesejahteraan rakyat atau pemilihnya. Dengan kondisi masyarakat yang sekarang banyak pengangguran, kelaparan dan kemiskinan apa kerja wakil rakyat kita?? Mungkin mereka dalam kondisi sekarat sehingga tidak bisa bekerja untuk rakyat.

Wakil rakyat yang di DPRD pun sama setali tiga uang dengan temannya yang di DPR, korup dan culas. Anggota dewan yang ada di daerah pun tidak membawa perubahan untuk rakyat, mereka hanya sibuk mementingkan kelompoknya dan meraup uang rakyat sebanyak-banyaknya, mereka berlomba-lomba untuk mengembalikan modal pernah dikeluarkan dan modal untuk pencalonan berikutnya. Lihatlah hari-hari ini, mereka anggota dewan dan calon wakil rakyat berlomba-lomba mendekati rakyat seakan-akan mereka paling peduli dengan mereka. Mereka turun ke masyarakata karena ada maunya, mereka rela ke pelosok-pelosok, tidak perna tidur, menyumbang ke Mesjid atau Mushola, menghadiri pengajian-pengajian (padahal saat menjadi anggota dewan ke Mesjid pun jarang tapi saat ini mereka menjadi orang yang paling alim sedunia). Mereka ketika ada maunya mendekati rakyat tetapi ketika keinginannya sudah tercapai maka rakyat akan mereka campakkan dengan gampangnya, segampang mereka mengeluarkan kotoran di pagi hari.

Kita sebagai rakyat mempunyai kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat, cukup sudah kita selama hampir 5 tahun ini ditipu, dibodohi dan dikadali oleh mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat. Kini saatnya kita berdiri tegak dan berkata TIDAK untuk mereka yang akan menipu, membodohi dan mengkadali kita. Saatnya kita membuat perhitungan kepada partai-partai pembual yang selalu membela kepentingan rakyat tetapi dalam prakteknya menindas rakyat. Pemilu 2009 kita jadikan pemilu yang mengenaskan dan menyedihkan bagi mereka calon wakil rakyat, karena mereka akan jungkir balik, mengemis-ngemis dan bangkrut untuk mendapatkan suara rakyat. Kita akan buat kapok partai yang sudah pernah mendapatkan kepercayaan dari kita tapi menyia-yiakannya.

Pemilu 2009 saatnya suara rakyat menjadi suara Tuhan, bukan suara rupiah. 5 tahun cukuplah sudah penderitaan kita ditipu oleh partai. Saatnya parpol mendapatkan pelajaran dari rakyat, betapa penderitaan rakyat tidak bisa diobati dengan mudah oleh iming-iming rupiah, jalan diaspal, rehap mesjid dan sumbangan pupuk. Masa depan Indonesia ada ditangan kita, untuk itu jangan kita gadaikan suara kita kepada parpol yang mengadaikan kita kepada jurang kenistaan. Sekali lagi masa depan Indonesia ada di tangan kita, apapun suara anda di Pemilu 2009 akan sangat menentukan untuk itu memilihlah dengan akal sehat. Akan dikemanakan suara anda di pemilu 2009? Akan dirupiahkan ataukah Golput?? Keputusan ada ditangan anda, apa pun pilihan anda adalah hak anda...salam perubahan!

Redaksi Pemalang Kita.

Senin, 19 Januari 2009

Uji Publik Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah membuat Raperda penanggulangan kemiskinan, beerapa waktu yang lalu bertempat di Gedung Kridanggo Pemalang diselenggarakan Seminar Uji Publik Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang. Acara tersebut diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang bekerjasama dengan Tim PNPM – MP Kabupaten Pemalang. Acara tersebut diikuti anggota DPRD, LSM, Perguruan Tinggi, Forum BKM, Pengusaha, Fasilitator PNPM - MP dan Instansi-instansi Pemerintah. Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Sosiolog dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Ir. Sukoco, M.Si. dari Bappeda Provinsi Jateng, dan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang Ir. Asiq Waluyo, SE, M.Si, dengan moderator Yusef Krido Priyono, SH, M.Si. Koordinator PNPM – MP Kabupaten Pemalang.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Pemalang Djunaedi, SH menyatakan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang yang mencapai 597.000 atau 37.2% dari jumlah penduduk Pemalang sungguh sangat memprihatinkan, untuk itu Pemda Pemalang bergerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang telah dibuat oleh Pemda, pembangunan bisa dilaksanakan secara terencana dan efektif. RPJP merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Wakil Bupati menambahkan persoalan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah semata tetapi tugas semua elemen masyarakat yang ada di Pemalang, karena perang melawan kemiskinan adalah tugas nasional. Menutup sambutannya, beliau sangat berharap melalui Program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang Baik PNPM Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PUAP, PPIP dan Pamsimas masyarakat terlibat dan bahu-membahu membantu orang miskin baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.

Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang Ir. Asiq Waluyo, SE, M.Si dalam presentasi tentang RPJP menjelaskan maksud dari pembuatan RPJP adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan kualitas SDM yang sehat dan cerdas serta mendukung eksistensi pembangunan daerah, mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan derah, mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah dan menegaskan komitmen pencapaian MDG’s.

Subtansi upaya penanggulangan kemiskinan menurut Ir. Sukoco, M.Si dari Bappeda Provinsi Jateng adalah pengurangan penduduk miskin sebagai upaya perwujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, meningkatkan hak dan martabatnya, meningkatkan daya saing di masa depan melalui perbaikan kemampuan si miskin, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi, upaya penanggulangan kemiskinan harus simultan dengan upaya meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar daerah, antar kelompok dan antar individu. Selama ini persoalan kemiskinan belum bisa teratasi karena lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan, sentralisasi kebijakan, cara pandang masih berorientasi karikatif dan produktifitas, lebih memosisikan masyarakat sebagai obyek pembangunan daripada sebagai subyek pembangunan, dan asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan dipandang sama (uniformitas). Untuk itu upaya penanggulangan kemiskinan akan menemui banyak kendala baik sosial budaya, ekonomi, politik, dan iptek.

Dalam analisa kritis Sosiolog Universitas Indonesia Prof. Dr. Paulus Wirutomo, persoalan kemiskinan di Indonesia sudah sangat akut, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sangat rendah. Bayangkan dengan negara tetangga Malaysia, Filipina, dan Thailand, IPM kita dibawah mereka. Kita harus malu sebagai bangsa besar dan mempunyai kekayaan melimpah tetapi pembangunan kita tertinggal jauh dari mereka. Menurutnya persoalan kemiskinan di Indonesia terutama disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Untuk itu ketika Pemerintah Daerah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Perda tentang penanggulangan kemiskinan perlu diapresiasi. Persolannya adalah apakah kebijakan tersebut merupakan sebuah komitmen ataukah hanya sekedar trend saja? Belajar dari Pemerintah Daerah yang sudah memiliki Perda tentang kemiskinan, Perda tersebut hanya sekedar lipstik saja, ketika Perda tersebut diimplementasikan persoalan kemiskinan tidak berubah karena Perda tentang kemiskinan tidak diikuti dengan reformasi birokrasi akibatnya rakyat miskin masih mengalami pengucilan dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Paulus Wirutomo, proses pemiskinan ada 4 faktor penyebabnya. Pertama, kemiskinan Individu, faktor ini berkaitan dengan karakter seseorang (malas dan keterbatasan fisik ), faktor ini bisa diatasi dengan penguatan kapasitas dan untuk yang mempunyai ketebatasan fisik (jompo dan cacat) pemerintah wajib menyantuni karena UUD menjaminnya. Kedua, Kemiskinan alamiah, faktor ini karena kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang buruk dan hampir tidak memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini bencana alam seperti banjir, gempa dan longsor bisa menyebabkan orang miskin, bencana alam juga bisa disebabkan oleh manusia misalnya ilegal logging dan pencemaran lingkungan. Ketiga, kemiskinan struktural, faktor inilah yang memonopoli penyebab kemiskinan di Indonesia. Faktor ini juga yang menyebabkan kebangkrutan negeri ini karena kebijakan, UU, Peraturan-peraturan dan sistem birokrasi yang korup, manipulatif dan tidak membela kaum miskin. Menurutnya kaum birokrat di Indonesia masih mewarisi tradisi penjajah yakni minta dilayani bukan melayani. Keempat, kemiskinan kultural, faktor ini disebabkan karena masyarakat setempat mengembangkan budaya (sistem kepercayaan, tata nilai,dan pranata sosial) dalam rangkah mengadopsi kondisi kemiskinan yang ada, contohnya adalah penjajahan Belanda di Jawa selama 350 tahun menyebabkan masyarakat Jawa mengembangkan budaya nerimo ing pandum.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan menurut Prof. Dr. Paulus Wirutomo tidak akan selesai dengan hanya Perda Kemiskinan. Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi persoalan kemiskinannya, perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasinya. Beliau setuju dengan konsep yang yang dikembangkan PNPM Mandiri yang tidak sekedar memberikan bantuan untuk perbaikan sarana dan prasarana, pinjaman bergulir tetapi juga memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas kepada masyarakat miskin. Karena kedepannya menurut Prof. Dr. Paulus Wirutomo efek krisis global baru akan dirasakan pada tahun 2009 untuk itu pelatihan-pelatihan untuk orang miskin harus inovatif terutama untuk mengembangkan industri kreatif yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, karena efek dari krisis global akan menyebabkan PHK massal dan Pemerintah harus mendukung industri kreatif yang berkembang di masyarakat diberbagai bidang untuk mengurangi pengangguran.

Redaksi Pemalang Kita

Jumat, 16 Januari 2009

Rendahnya kwalitas Caleg Pemalang

awal tahun 2009 ini suhu politik di Pemalang sudah mulai memanas, lihatlah disemua sudut di kota sampai pelosok berkibar bendera parpol dan baliho Caleg, seakan Pemalang hanya milik mereka. padahal rakyat yang setiap hari melihat sudah muak...(bersambung..)